Ketika Maria Mercedes Membahas Kenaikan Listrik

Awalnya, agak males menanggapi kenaikan listrik, tapi ketika banyak orang yang nulis status bahwa, “Yaelah, lu punya AC 2 tapi listrik naik aja ngeluh, biasa aja kali, ini juga kan buat pemerataan.”

Setiap orang mempunyai hak berpendapat, tapi sebenernya kita harus melihat dari banyak sisi dan aspek terkait ke depannya.

Oke, untuk mengejar sebuah pemerataan saya setuju, tapi apakah harus menaikkan listrik sampai mencekik rakyat di saat gaji orang kantoran aja gak naik-naik? Seandainya gaji naik pun, udah kaya bekicot sawah yang dipaksa naik tangga apartemen lantai 23 sedangkan beban hidup semakin besar. Untuk saya pribadi, saya enggan gegayaan menyetujui hal yang serba mahal terutama kenaikan tarif listrik di sosial media seolah menaikan martabat dan pencitraan diri, sedangkan saya sendiri sadar, kalau belanja kelapa parut pas hari mau mendekati lebaran yang harganya dua kali lipat dari biasanya di warung sayur aja… masih nawar.

-_____-!!??

Saya sempat melihat video pak Jokowi mengenai kenaikan listrik ini, ia juga marah dan menyinggung PLN bahwa di Indonesia terlalu banyak beban-beban yang gak perlu, terlalu banyak brokeri (penghubung antara intermarket dengan trader (kasarnya seperti calo) dan terlalu banyak makelari. Di Indonesia terlalu banyak orang-orang yang ada di tengah, yang seharusnya gak ada. Dengan banyaknya makelar hantu ini seringkali dalam perhitungan jadi meleset yang pada awalnya membutuhkan biaya yang sedikit jadi melambung tinggi kaya bola homerun. Lagi-lagi yang harus digarisbawahi adalah efisiensi.

Mahalnya tarif listrik di tanah air disebabkan karena adanya praktik percaloan saat produsen listrik swasta Independent Power Producer (IPP) yang menjual listrik ke PLN kemudian dijual lagi ke masyarakat.

Negara yang lebih maju dari kita, tarif listriknya saja lebih murah. Dari dulu konsep pemerataan sudah ada, namun hanya sekedar konsep. Nah, di orde sekarang ini lagi digenjot abis-abisan mengenai infrastruktur sebagai bentuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Point utama supaya pembangunan itu terbentuk adalah dengan adanya listrik di daerah yang awalnya belum masuk pasokan listrik dapat merasakan dan ikut menikmati. Ini gimana mau pemerataan pembangunan dan memberikan subsidi listrik, jika tiang listrik-listrik di daerah saja gak ada. Dengan adanya pemerataan listrik akan terbentuk ruang hidup baru, membentuk kota baru, yang kelak akan menunjang Indonesia ke depan.

Kembali kepada pasal 33 UUD 1945 menyatakan,

”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1)

”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2)

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).

Jangankan listrik, air saja mahal, berapa banyak juga yang ngeluh selain mahal, air PAM keluarnya kecil parah kaya kencing tikus. Selain itu banyak cabang produksi yang mencangkup hajat hidup orang banyak dikuasai swasta. Gak usah jauh-jauh, berapa banyak pom bensin 3.4 beli BBM isi 5 liter kalau dihitung paling dapet 4 liter.

Kenapa mahal? Tanya kenapa? Karena bumi, air dan segala isinya banyak dikuasai asing. Jadi rakyat tidak menikmati. Padahal sudah jelas2 awalnya, bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, agar rakyat dapat menikmati. Kata “Menikmati” itu apa? Memakai tanpa harus mencekik leher rakyat dan menguras kantong yang rata-rata penduduknya di akhir bulan cuma diisi lembaran puluhan ribu doank.

Listrik yang mahal akan berpengaruh terhadap semua aspek pembangunan, juga terhadap pertumbuhan industri, akhirnya menjadikan semua lagi-lagi serba mahal, investor asing juga enggan nanem modal di kita.

Saya pernah bertandang ke daerah kepulauan Tanjung Hutan sekitar 2 tahun lalu. Mereka baru merasakan listrik PLTS 3 bulan saat itu dan dijatah. Mereka hanya bisa menggunakan satu bohlam untuk malam hari dan pakai kipas angin hanya satu jam. Siang sama sekali tidak menggunakan listrik. Ditambah tidaknya adanya air bersih, mereka saat itu gotong royong swasembada sendiri mengumpulkan uang hanya untuk biaya ngebor satu titik yang dapat digunakan untuk beberapa rumah yang hidup di sana, agar mereka dapat air bersih yang juga layak untuk diminum.

Kenyataannya kita hanya menguasai secara de jure di atas kertas, de facto dikuasai kapitalis mancanegara dan konglomerat nonpribumi. Semoga di pemerintahan sekarang, ada banyak hal-hal baik ke depannya untuk sebenar-benarnya kemakmuran Rakyat.

Panjang ya? Maaf. Anggep aja Maria Marcedes lagi curhat.

*kemudian nanem pohon kedondong, pohonnya untuk membantu masalah listrik di rumah, buahnya dimakan, bijinya buat garuk tenggorokan.

-____-!!??

 

dessyachieriny@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *