Menjadi Konsumen Cerdas Digital Bagian Dari Generasi Pengubah Bangsa

Menjadi Konsumen Cerdas Adalah Pilihan Bijak

Pada zaman era digital, saya tak yakin bahwa konsumen saat ini lebih banyak memilih untuk membeli sesuai kebutuhan saja. Kata-kata bijak seolah tercipta menjadi sebuah teori. Apalagi dengan pangsa pasar yang terus berkembang, cepat berganti, mengikuti kecanggihan tekhnologi dan trend masa kini. Hawa nafsu dari banyak keinginan setiap manusia lebih menjadi raja jika tidak dikendalikan. Namun memang tak dapat dipungkiri setiap manusia pasti ada kalanya mempunyai keinginan-keinginan, selama tidak berlebihan, saya rasa tidak menjadi hal yang patut dikhawatirkan, tapi tentunya dengan sebuah perencanaan. Berbelanjalah dengan pikiran yang rasional.

Sebagai konsumen yang cerdas di era digital tidak terjebak dalam pikiran yang irasional, biasanya mereka sudah melakukan perencanaan matang dalam soal mengatur keuangan, setiap hal yang dibeli tidak didasari oleh nafsu dan emosi sesaat, cerdas dalam memilih, mengutamakan produk dalam negeri, memperhatikan label dan masa kadaluwarsa, memastikan produk bertanda SNI, teliti dengan produk yang ditawarkan, apakah fungsinya sesuai dengan apa yang kita perlukan, memperhatikan standar mutu K3L, budidayakan membaca deskripsi produk yang ditawarkan dari seller, apalagi ditambah dengan keunggulan internet, kita dapat membaca ulasan dan informasi menarik dari para konsumen yang telah duluan membeli produk tersebut, serta melihat melalui picture yang di share oleh konsumen lain, mengenai real barang yang ditawarkan oleh seller, apakah fake atau ori.

Image result for konsumen cerdas digital
Sumber : Kementrian Perdagangan Indonesia

Hal paling aman untuk terhindar dari sebuah penipuan online adalah dengan memilih membeli melalui situs Market Place terpercaya melalui transfer rekening bersama, mengenal baik track record seller, sebab di dunia maya, tidak ada yang bisa memastikan segalanya itu aman. Ancaman bandit internet tetap ada. Dalam hal ini, kita mesti waspada terhadap seller yang berniat menipu. Setiap orang berhak atas konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan mendapatkan produk bermanfaat. Keluhan kita sebagai konsumen selain dapat mempengaruhi kualitas produksi ke depannya juga dapat berpengaruh kepada profit perusahaan itu sendiri. Sebab perusahaan harus menetapkan dan mengukur dengan tepat tingkat kehilangan pelanggan. Sehingga dengan sendirinya perusahaan akan mengidentifikasi penyebab hilangnya pelanggan. Mencegah 5% dari jumlah pelanggan yang hilang akan berdampak pada peningkatan profit lebih dari 25% bagi kemajuan perusahaan. Oleh karenanya tak heran munculah sebuah kalimat, pembeli adalah Raja.

Image result for konsumen cerdas digital
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Keberdayaan konsumen Indonesia lebih harus ditingkatkan, sehingga konsumen tidak rentan untuk dieksploitasi. Disadari atau tidak, setiap manusia adalah konsumen, masalah-masalah yang dihadapi konsumen secara otomatis menyangkut semua lapisan masyarakat sehingga dirasa perlu untuk mendapat perhatian dari semua pihak. Berawal dari kita sendirilah sebagai konsumen, yang kelak bisa mendorong terjadinya sebuah perubahan. Titik penentu kegiatan perekonomian Indonesia ada di tangan kita, yang kelak dapat memicu sebuah kemajuan bagi perekonomian ke arah yang lebih baik atau tidaknya dalam segi memproduksi, memberikan barang yang berkualitas, yang tentunya dapat berdaya saing di era globalisasi. Tapi kembali lagi, melalui pembahasan secara teori, mungkin terdengar mudah. Kenyataanya yang diperoleh, konsumen banyak yang enggan melakukan pengaduan, data yang saya dapatkan bahkan mencapai 42 % dengan alasan yang bervariasi. Mungkin, pemikirannya sama seperti kalian;

  • Jangankan mikir mengenai proses prosedur yang rumit, melakukan pengaduan mengenai keluhan konsumen saja, bahkan banyak yang tidak tahu harus ke mana dan di mana.
  • Kenyataannya yang saya dapat di lapangan sebagai rakyat kecil, jangankan pengaduan untuk mengeluhkan barang yang tidak sesuai dengan hak konsumen, bahkan barang hilang dicuri saja, tetangga saya enggan melakukan pengaduan ke instansi terkait karena pola pikir yang sederhana dan menganut rasa legowo dan ikhlas; Ya sudahlah mungkin masih bukan rejeki, belum tentu barang hilang itu kembali, yang ada kita justru harus mengeluarkan uang lagi, sebagai uang gelap atau uang tanda terima kasih kepada oknum aparat yang bertugas. Pikiran-pikiran jelek atas hilangnya kepercayaan masyarakat kepada instansi inilah yang perlu dikaji dan perlu adanya pembenahan, sehingga pengaduan dan keluhan masyarakat bisa dapat ditampung.
  • Karena akses internet lebih mudah dan nyaman, masyarakat lebih banyak untuk memilih melampiaskan keluhan mereka justru ke sosial media, yang terkadang keluhan-keluhan dalam bentuk status di sosial media inilah dirasa lebih sering memicu viralnya sebuah berita sehingga pada akhirnya keluhannya itu ditangkap oleh banyak mata yang membaca dan mendapat respon lebih cepat untuk langsung ditangani dan ditindaklanjuti.

Oleh karenanya, saya melihat memang harus ada kerjasama perbaikan timbal balik, baik itu konsumen sendiri, maupun pemerintah, untuk sigap dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai hal ini, mungkin yang menjadi kendala utama. Sebagai konsumen cerdas digital, saya rasa akan lebih tepat lagi jika pengaduan konsumen bisa langsung ke official account instansi terkait melalui jaring sosial media. Sehingga memfasilitasi agar mudah menangkap banyak keluhan, keresahan, serta masukan-masukan lain dari konsumen secara langsung tanpa dibebani oleh proses pengaduan yang rumit.

Image result for konsumen cerdas digital
Sumber: Kementrian Perdagangan

 

Hukum Perlindungan Konsumen

Dengan adanya dasar hukum yang pasti tentu perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan secara optimis. Dalam konstruksi normatif, secara eksplisit ditegaskan bahwa pada pasal 4 UU no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK): bahwa konsumen memiliki sejumlah hak. Antara lain; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk barang dan atau jasa yang digunakan/dimanfaatkan. Dari kesimpulan ini, secara tidak langsung wujud konkritnya adalah adanya tanggung jawab dari pelaku usaha untuk menyelesaikan komplain dan tuntutan konsumen sesuai dengan UUPK yang tentunya diikuti dengan adanya mediasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belak pihak dari pengaduan yang mengacu dalam UUPK.

Adapun dasar hukum selain UU nomor 8 tahun 1999, ada UUD 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27, pasal 33 serta ada UU no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Surat edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negerei no 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen dll. Hukum dan ketentuan perundang-undangan yang menjamin perlindungan kepada konsumen saya rasa memang sudah cukup tersedia, namun dalam implementasinya disadari atau tidak banyak konsumen yang masih tetap tidak berdaya jika sudah dihadapkan oleh pelaku usaha. Kita tidak bisa pungkiri itu, dan fenomena ini adalah PR penting bagi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Itulah mengapa pemerintah mengupayakan membentuk berbagai macam lembaga/struktur perlindungan konsumen antara lain; BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia Masih Rendah

Dengan indeks keberdayaan konsumen Indonesia yang masih rendah, tentunya banyak konsumen rentan dirugikan. Masyarakat dirasa kurang memanfaatkan pengetahuan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen, tingkat keberanian dan kekritisan konsumen Indonesia masih minim, sebab dirasa hanya sebatas pada level paham atau mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen namun enggan mengaplikasikannya dalam kehidupan, berbanding terbalik ketika mengkritisi kehidupan para selebritis papan atas, netizen Indonesia menjadi nomor satu atas segala kicauannya yang Maha Benar. Ada banyak hal yang perlu kalian bisa pelajari lebih mendalam di web Harkonas klik di sini. Dilihat dari tingkat indeks keberdayaan konsumen Indonesia semakin terbanting jika dibandingkan dengan indikator pengaduan-pengaduan yang diterima di lembaga konsumen dari sejumlah negara. Memang tidak mudah untuk dapat mencetak konsumen cerdas sehingga bisa memperjuangkan haknya secara mandiri. Namun ketika kita melihat lebih dalam dan mengkaji lebih jauh di negara–negara maju yang masyarakatnya memiliki tingkat keberanian melakukan pengaduan yang cukup baik. Rupanya berawal dari sebuah pemikiran bahwa bagi mereka maju bukan berarti tidak ada pengaduan. Justru karena banyak masyarakat di negara maju yang lebih berani untuk melakukan perlawanan terhadap produsen dan pelaku usaha, sehingga dapat mampu membantu perbaikan kualitas barang yang diproduksi sehingga menjadi lebih baik.

 

Harapan-Harapan Besar Bagi Perlindungan Konsumen 

  • Pemda lebih jeli dalam memberikan izin usaha atau izin produksi suatu produk agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi dalam melindungi masyarakat dari kerugian.
  • Pemda diminta aktif menjalin sinergi dengan pemerintah pusat terkait jaminan keamanan konsumen.
  • Setiap pelaku usaha harus memupuk rasa kepedulian terhadap hak-hak konsumen untuk tidak hanya memicu pada profit yang didapat oleh perusahaan saja, sehingga dengan adanya kepuasan pelanggan, paling tidak akan terbentuk sebuah feed back positif yang mewujudkan kesetaraan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, menumbuhkan loyalitas dan kesetiaan konsumen terhadap produk/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha dalam jangka panjang, sehingga perekonomian pun akan berjalan secara kondusif atau bahkan menjadi lebih baik ke depannya.
  • Jika benar terjadi sebuah pelanggaran dalam hal mengabaikan hak-hak konsumen, maka adanya upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelaku usaha yang melanggar.

Sebab dengan adanya perundang-undangan terhadap perlindungan konsumen akan menekan faktor-faktor yang menyebabkan biaya ekonomi menjadi sangat tinggi. Perekonomian dalam suatu negara adalah hal yang paling krusial untuk melihat apakah negara itu maju atau tidak. Bahkan Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen ini dirumuskan mengacu kepada filosofi pembangunan nasional yang berlandaskan falsafah kenegaraan Republik Indonesia seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sehingga jika pemerintah gagal menghentikan pergerakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, sama saja bahwa kita telah gagal memajukan bangsa.

Dalam menyambut Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) dari tangan kita sendiri selaku konsumenlah, untuk dapat ambil bagian menjadi konsumen cerdas digital, sehingga menjadi generasi pengubah, generasi yang dapat memicu perubahan untuk memajukan bangsa, dengan melakukan gerakan untuk terus menyampaikan sebuah campaign betapa pentingnya menyampaikan keluhan jika hak-hak kita sebagai konsumen dilanggar, bukan sekedar untuk siapa dan kepada siapa, namun untuk memajukan bangsa, memperluas akses informasi serta edukasi kepada masyarakat selaku konsumen yang dapat memicu kualitas produk dalam negeri menjadi lebih baik serta berdaya saing di kancah internasional.

Konsumen Cerdas, Berani Bicara!!!

 

Image result for si koncer

 

Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Blog Harkonas dengan tema “KONSUMEN CERDAS DI ERA DIGITAL”

[email protected]

 

 

 

2 comments On Menjadi Konsumen Cerdas Digital Bagian Dari Generasi Pengubah Bangsa

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer